Pada masa kolonial terutama sebelum 1906, nama Surabaya digunakan untuk tiga kategori adminitrasi, yaitu karesidenan, kabupaten dan distrik. Tahun 1906 kota Surabaya ditetapkan sebagai Gemeente berdasarkan Staatsblad nomor 149 tanggal 1 April 1906, yang merupakan implementasi dari undang-undang desentralisasi. Status baru tersebut menetapkan kota Surabaya sebagai sebuah pemerintahan otonom yang tidak bergantung pada pemerintahan pusat.

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktifitas ekonomi, Surabaya telah menarik minat orang-orang eropa untuk tinggal di kota ini. Keberadaan mereka turut mempengaruhi kemajuan Surabaya. Pada periode ini proses perluasan kota telah menggusur sebagian besar lahan pertanian maupun pemukiman milik bumiputera, untuk dijadikan pemukiman orang-orang eropa, kawasan bisnis dan perkantoran.

Semenjak dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870, pada saat itu residen memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menyewakan atau menjual tanah kepada para investor yang mulai membanjiri Surabaya. Kemudian pada awal abad 20 secara pesat hampir semua penjuru kota telah berdiri bangunan-bangunan dagang, toko-toko dan pemukiman yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan dan pengusaha eropa.

Warga kampung Surabaya sedang mengantri air bersih

Ketidakberdayaan warga lokal beserta keturunannya mengikuti arus perubahan telah menyebabkan mereka terperangkap pada masa lalu. Rumah-rumah mereka masih bertahan pada bentuk aslinya, bahkan dari sebagian warga menjadi korban gusuran atau memilih tetap tinggal dengan keadaan yang memprihatinkan. Sementara pekerjaan mereka sudah bukan sebagai petani lagi karena ladang-ladang sudah tergusur menjadi kota.

Pemukiman bumiputera ini keadaannya bertolak belakang dengan kondisi pemukiman masyarakat Belanda dan eropa. Sehingga kadang menjadi sumber munculnya permasalahan kota seperti sanitasi, keindahan kota, penyakit dll. Ironisnya struktur yang terbentuk di kota Surabaya saat itu bukanlah struktur yang berimbang. Karena struktur tersebut cenderung membentuk strata dengan orang-orang eropa yang berada di pusat kekuasaan dan orang-orang bumiputera yang berada di posisi paling dasar.

Pada tahun 1930 penduduk kota Surabaya yang tinggal di rumah berbahan batu bata, berlantai semen jumlahnya tak sampai 30 persen. Sedangkan yang tinggal di rumah sederhana berbahan bambu (gèdhék) dan kayu dengan lantai tanah berjumlah lebih dari 50 persen, sisanya tak diketahui. Dari angka-angka tersebut dapat diindikasikan bahwa warga Surabaya berada pada strata sosial yang rendah akibat tidak seimbangnya pembangunan.

Secara umum wong-wong Suroboyo adalah proletariat kota yang khas, dari wilayah kolonial yang sedang berkembang. Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya perhatian pemerintah kolonial untuk mengontrol secara serius kawasan-kawasan atau pemukiman warga lokal yang menjadi wilayah kekuasaannya. (cs/shc)

Foto keadaan Kampung Sidodadi tahun 1931 koleksi KITLV